Pendekatan alternatif yang lebih aman adalah menjaga variasi harga dalam rentang yang ditetapkan pemerintah, sehingga keterjangkauan tetap terjaga tanpa mengganggu distribusi,
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pengamat menilai rencana kebijakan beras satu harga perlu ditopang penguatan manajemen stok, distribusi, serta pengembangan pangan lokal agar tujuan menjaga keterjangkauan harga dapat berjalan berkelanjutan di seluruh wilayah.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, rencana kebijakan beras satu harga membutuhkan dukungan kelembagaan dan sistem distribusi yang kuat agar tidak menimbulkan risiko keterbatasan pasokan di wilayah tertentu, khususnya daerah dengan biaya logistik tinggi.
“Jika satu harga diterapkan tanpa dukungan distribusi yang memadai, maka insentif bagi pelaku usaha untuk memasok beras ke daerah terpencil bisa berkurang,” kata Wijayanto kepada ANTARA, Rabu.
Ia menilai perbedaan biaya logistik, kondisi geografis, serta tingkat akses infrastruktur antardaerah membuat kebijakan satu harga perlu disertai fleksibilitas agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan distorsi pasar.
Baca juga: Zulhas: Kenaikan "margin fee" bagi Bulog agar ada beras satu harga
Wijayanto juga menekankan pentingnya perbaikan manajemen stok pangan sebagai fondasi stabilitas harga.
Menurut dia, ketersediaan stok yang terkelola dengan baik akan membantu meredam gejolak harga secara alami tanpa intervensi berulang.
“Pendekatan alternatif yang lebih aman adalah menjaga variasi harga dalam rentang yang ditetapkan pemerintah, sehingga keterjangkauan tetap terjaga tanpa mengganggu distribusi,” ujar dia.
Ia menyatakan, penguatan rantai pasok pangan di daerah, termasuk melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta kelembagaan ekonomi desa, dapat berperan sebagai penyangga distribusi dan stabilisasi harga komoditas pangan strategis.
Baca juga: BPS catat beras jadi salah satu peredam inflasi bulanan pada November
“KDMP dapat membantu, sepanjang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan ekosistem usaha rakyat, termasuk UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes), dan koperasi yang telah berjalan,” tutur dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai stabilisasi harga pangan tidak dapat hanya bertumpu pada satu komoditas, melainkan perlu didukung kebijakan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal.
“Setiap daerah memiliki pangan pokok sendiri seperti jagung, sagu, atau umbi-umbian yang lebih mudah diperoleh dan relatif lebih terjangkau,” ucap Esther.
Ia menilai diversifikasi pangan dapat membantu mengurangi tekanan permintaan terhadap beras, sekaligus mendukung stabilitas harga pangan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Baca juga: Kepala Bapanas: HET beras satu harga demi turunkan harga beras
“Jika konsumsi pangan lebih beragam dan berbasis lokal, maka tekanan impor dan lonjakan harga beras juga bisa ditekan,” ungkapnya.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana kebijakan beras satu harga sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan pangan dan menekan disparitas harga antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah juga menekankan kebijakan tersebut akan diiringi penguatan cadangan beras pemerintah, perbaikan distribusi, serta dukungan infrastruktur logistik agar stabilisasi harga berjalan tanpa mengganggu pasokan nasional.
Pengamat menilai sinergi kebijakan harga, pengelolaan stok, distribusi, dan pengembangan pangan lokal menjadi kunci agar tujuan perlindungan konsumen dan ketahanan pangan nasional dapat berjalan seimbang.
Baca juga: Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © Fokus Warta 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
